PII antara Heroisme Masa Lalu dan Realitasnya Masa Kini

Oleh : Zulkifli Hasibuan[1]

Tulisan ini dibuat pada tanggal 12 Juli 2008 di Makasar. Tulisan yang berjudul “PII antara Heroisme Masa Lalu dan Realitas Masa Kini” telah memalui finishing mancoba untuk dihidangkan di hadapan kawan-kawan seluruh Indonesia. Dan terpenting semoga kita bisa mengambil hikmah di setiap apa yang kita lalui termasuk ketika kita aktif di PII. Selamat menikmati.

Kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam bagi segenap rakyat Indonesia dan umat manusia adalah ekspresi optimisme PII akan tewujudnya masyarakat yang Islami dimuka bumi. Hal ini merupakan keyakinan PII akan terwujutnya masyarakat berperadaban yang dibentuk melalui proses pendidikan tersebut. Membangun masyarakat peradaban sejatinya adalah membentuk manusia yang berilmu pengetahuan alias manusia beradab. Proses pendidikan PII tidak sekedar menciptakan manusia sosial tetapi berorientasi pada nilai-nilai Islam sedangkan tujuan pendidikan menurut islam menciptakan manusia yang baik atau manusia terpelajar. Syed Muhammad Naquib Al-Attas seorang pemikir kontemporer muslim mendefenisikan manusia terpelajar adalah orang baik, dan baik yang dimaksud di sini adalah adab dalam arti yang menyeluruh yang meliputi spiritual dan material seseorang, yang berusaha menanamkan kualitas kebaikan yang diterimanya. Oleh karena itu maka orang yang benar-benar terpelajar menurut perspektif Islam didefenisikan al-attas sebagai orang yang beradab.

Dalam konsep kaderisasi PII, kader diproyeksikan mampu men-transformasi-kan idealita PII dengan jalan terlibat secara aktif dalam menjawab tantangan dan memecahkan problematika yang dihadapi oleh organisasi, bangsa Indonesia, dan umat manusia. PII mencoba mendesain kader yang pada hakekatnya disiapkan untuk mengemban tugas masa depan dengan kemampuan, kualitas dan kualifikasi tertentu. Kader merupakan kekuatan inti organisasi dan umat Islam untuk menjadi pelopor, penggerak dan penjaga misi perjuangan guna mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil Aalamin. Idealitas kader merupakan konseptualisasi dan kristalisasi dan pemahaman tentang konsepsi manusia dan tujuannya (baca : Khittah perjuangan)

Diakui apa tidak eksistemsi PII tidak bias dipisahkan dengan pergolakan politik dan kondisi sosiohistoris bangsa ini. Abdul Qadir Jaelani dalam tulisannya yang berjudul “Peranan Pelajar Islam Indonesia dalam Orde Baru dan Latar Belakang Sistem Trainingnya” mengatakan bahwa keterlibatan dan pertisipasi Pelajar Islam Indonesia (PII) di dalam kebangkitan orde baru adalah sangat besar dan penting. Peranan itu bukan saja lahir disaat-saat gagal diruntuhkannya G 30 S/PKI tahun 1965, tetapi jauh sebelum kudeta komunis itu, yaitu semenjak oerde lama yang otoriter dan komunistis berdiri. Tahun 1950-an PII bersama rakyat melahirkan gerakan sparatisme sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap kepemimpinan soekarno. Belum lagi ketika pamor soekarno turun pasca mundurnya Hatta sebagai wakil presiden, untuk mengembalikan pamor itu Soekarno mengunakan cara yang dictator. Sedangkan Demokrasi terpimpin dinilai merupakan eufimisme (bahasa halus) dari absolutisme kekuasaan, yang kemudian dipertegas dengan pengangkatan sebagai presiden seumur hidup. Tidak kalah menarik ketika Souharto memimpin bangsa ini, diskriminasi terhadap kelompok idiologi mayoritas mewarnai kepemimpinannya. Abdul Azis Thaba mencatat ada lebih kurang tujuhkebijakan Soeharto yang tidak berpihak kepada Umat Islam, menurut Alwi Alatas dan Fifrida Deliyanti salah satunya adalah kebijakan tentang pelarangan berjilbab bagi pelajar putrid, 1982-1991. Kondisi politik pada massa orde baru sangan hegemonic, tidak bisa kita bayangkan bagaimana heroisme pemerintah ketika jilbab mulai menyebar kesekolah-sekolah, budaya militerisme yang sangat kuat, dan kristenisasi yang ekspansif. Sementara eksprasi-eksprasi penolakan dan perlawanan PII terhadap hegemoni Negara dan pemerintah lahir tiap waktu dan mulai redup pasca tumbangnya rezim orde baru yang telah memimpin selama 32 tahun.

Kondisi eksternal dan hadapan nyata PII, 1950-1998 ini menjelaskan makna insplisit tentang kontribusi positif PII dalam sejarah bangsa ini. Apakah gerangan yang mendorong PII untuk dapat tampil manjadi subyek didalam kebangkitan orde baru? Apakah karena faktor-faktor lingkungan semata atau memang ada kesadaran ideologis yang ditanamkan selama bertahun-tahun didalam latihan-latihan yang dimilikioleh PII? Secara subyektif faktor-faktor lingkungan memang sangat mempengaruhi penampilan PII didalam sejarah itu, tetapi lebih besar pengaruh itu disebabkan oleh faktor-faktor sistem trening yang dimilikinya dan implikasi proses transformasi nilai-nilai idealitas PII tersebut.

Pasca tahun 1998 dimana Soeharto tumbang dan masyarakat ‘Merdeka’ tidak ketinggalan entitas kecil dari umat islam yaitu PII-pun merasakan kemerdekaan dalam mengembangkan sayapnya. Kondisi polotik ini berimplikasi juga terhadap dinamika internal ditubuh PII. PII yang lahir untuk umat ini seolah kehilangan jejak, kehilangan orientasi, dan buta terhadap ‘rival’ yang menjadi hadapan relitasnya. Kondisi PII tahun 1966-1998, selalu muncul dipermukaan untuk menyelesaikan realitas sosial dikalangan pelajar. Kalau embrio PII oleh Yusdi Ghojali dimunculkan atas dasar dikotominasi pendidikan dan diakhirnya melahirkan PII sampai akhir ini, maka kita oatut merefleksikan eksistensi kita sebagai kaderdan sebagai bagian dari sistem yang memproduksi kakrakter kita, karena kondisi kita relative lebih nyaman, dan dalam kondisi ini juga kita dapat pernah merasakan bagaimana tersiksanya diintimidasi, diinterogasi, dibunuh ruang kreativitasnya, atau lain-lain yang bersifat hegemonik, dan bahkan kita tidak pernah merasakan terpanggil untuk merespon problematika umat ini, atau bias saja hari ini kita berada dititik kronis bahwa kita dan PII sedang mencari jati diri kita kembali. Kita tidak pernah sedikitpun untuk merespon masalah-masalah keummatan, kita juga tidak punya data tentang kondisi pelajar kontemporer, atau bahkan kita tidak pernah tahu seperti apa wajah struktur kita, dan bagai mana implementasi kaderisasi kita. Anis Matta dalam buku menikmati demokrasi mengatakan kita tidak akan pernah menang ketika analisa kekuatan kita dibacaan terhadap kondisi lawan tidak jelas. Kita terlebih dahulu menjustifikasi kita menang tanpa mengetahui seberapa besarnya kekuatan rival yang akan kita lawan, dan sering kita pesimis tanpa alas an padahal kita jauh lebih memiliki kekuatan dari pada lawan kita.

Kita coba melihat kembali bentukan kader masa lalu, kita bias menemukan Ibrahim Zarkasi yang menjadi salah satu presidium Kongres I umat Islam yang melahirkan panca cita (baca : Djayadi Hanan, 2005), kita bias melihat sosok Muh. Rum, M. Natsir, Abdul Kahar Mudzakar, dan lain-lain yang memang mereka tidak pernah berkecimpung secara structural tetapi mereka secara tidak langsung berinfiltrasi dalan konsepsi yang membentuk karakter kader PII. Tetapi satu yang harus kita sadari bahwa mereka lahir ketika kondisi bangsa ini tidak senyaman hari ini, mereka lahir ketika realitas sosial waktu itu membutuhkan aluran tangan mereka. Berarti bahwa kepemimpinan personal mereka diakui atasdasar perjuangan mereka dalam kondisi yang serba hegemonik. Bagaimana dengan kita hari ini?

Dengan realitas ini, sepertinya kita butuh peninjauan konsepsi kaderisasi tentang sifat kader yang melekat dalam setiap proses kaderisasi yang dilalui oleh kader. Kita mencoba tidak particular melihat setiap implikasi yang muncul dipermukaan tetapi menatapnya secara konferehensif dan mengkaji kausalitasnya. Degradasi kualitas kader ini kita tarik kepada suatu yang melatar belakangi semua ini muncul, dalam konteks ini kita akan melihat seperti apa PII memandang. Ada beberapa sifat kader PII dalam kaca mata konsep kaderisasi PII :

1. muslim, dalam arti memiliki sifat ketundukan hanya kepada Allah dalam arti konsepsi dan cara pandang, sikap, dan aktualisasi berada dalam garis bimbingan oleh ridha Allah.
2. Cendekia dalam arti meneladani sifat fathonah nabi, sehingga memiliki wawasan dan antisipasi yang luas serta kerangka metodologi yang kuat sehingga dapat menagkap dan memahami kebenaran, mengkonsetualisasi dan mengaktualisasikannya secara konferehensif, cendikia berarti kader PII akan mampu memahami Islam berbagai hal dengan dinamis.
3. Kepemimpinan berarti memiliki sikap dan kemampuan sebagai seorang pemimpin yang berani dan bertanggung jawab, yang mampu mengambil keputusan secara tepat dan mengelola potensi lingkungannya menjadi suatu yang bernilai sebagai aktualisasi kekhalifahannya.

Diatas adalah idealitas konsepsi tentang sifat kader, bagaimana dengan realitasnya? Pada tataran Implementasi praksis kita coba menggunakan pendekatan rekayasa sosial bahwa realitas hari ini akan kita sesuaikan menuju idealitas konsepsi, ataukah idealitas ini yang harus mengikuti kondisi realitas yang ada sehingga akan ada banyak dialog untuk mengsingkronkan. Tetapi sebelum itu butuh dijawab bahwa sudahkan semua menjadi ruh gerakan dan dipahami oleh seluruh kader? Kalau belum, kita perlu bijak melihat seluruh konsepsi yang dibangun untuk PII kemarin, hari ini, dan esok.

Dinamika berpikir dan ruang presepsi di PII sangat terbuka lebar, satu sisi ini positif dalam logika proses, tetapi sisi yang lain kita akan susah melakukan lompatan gerak yang sama, sehingga kita sangat substansial. Skil manajemen akan menjadi satu bagian penting untuk menarik gerakan kita pada level efektifitas dan efesiensi, karena kalau tidak kita akan cenderung superficial dalam berbagai hal dan pada akhirnya nanti kita akan meninggalkan sesuatu yang mendasar yang akan kitya perjuangkan.

Dalam berbagai hal realitas internal kader sangat multikultur, yang mudah diukur secara fisik adalah spesifik terkait karakter dan latar belakang normatifnya. Tetapi kita harus mencoba melihat titik kesamaan yang akan mengantarkan kita pada cita-cita ta’dib. Dan hari ini tahapan kita sudah tidak lagi meninjau kembali heterogenitas yang ada tetapi kembali kesesuatu yang sangat mendasaar yaitu kesamaan visi gerak, dan arah tujuan yang bermuara pada konstruksi peradaban, kalau memang gerakan kita ini diakui demikian.

Dengan berbagai konsepsi diatas kita perlu me- reoreantasi garakan kita ditingkat regional dan lokalitas kita hari ini, pekerjaan rumah kita terlalu banyak untuk umur biologis yang dimiliki kader hari ini; mulai dari proses dialektika kebijakan dengan realitas internal-eksternal, up grade kualitas personal dan struktur, responsibilitas sosial yang tentunya sesuai dengan garapan PII, serta penyiapan lapis. Beberapa tatapan diatas berharap akan menghilangkan pretensi terhadap kinerja setiap kader distuktural karena ruang waktu sangat sempit untuk waktu dialogis sehingga sangat mungkin ada langkah solutipfyang mengamini sebuah dinamika organisasi, dan dalam kondisi ini kalau boleh mengutip katanya Ruslan Ismail Mage ‘hari ini kita butuh kedewasaan intelektual bukan kesombongan intelektual’ bahwa para digma intelektual yang membungkus pikiran kita digunakan untuk hal-hal yang produktif dalam kerangka pragmatisme. Salah satu langkah solutif untuk realitas internal hari ini adalah refungsionalisasi setiap pos penting di struktur.

Karena kita adalah kelompok sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mengemban amanah kesejahteraan untuk melakukan perubahan dalam membangun dan menata peradaban dan kita adalah subyek peradaban. Karena kita (kader) adalah merupakan generasi penerus bangsa dan lahir dan tumbuh berkembang dalam lingkungan kaum terpelajar dan terdidik, lingkungan yang kondusif dan ilmiah maka dengan kedewasaan berstruktur dan latar belakang intelektual kita akan menatap PII sebagai bagian yang utuh dengan konsepsi kaderisasinya, latar belakang historisnya, bentukan karakter kadernya, dan cita-cita peradaban yang mau dibangun.
Wallahu ‘alam

[1] Ketua PK PPQ 2003, KaBid Kaderisasi PD PII Serge 04/05, Ketum PD PII Serge 05/06

PILKADA LANGSUNG, BERKUALITASKAH?

(Pelajar Menggugat: Peran Kritis Gerakan Pelajar dalam Pilkada Sulsel)[1]

Oleh: Muhammad Aswar[2]


Pendahuluan: Pelajar dan Politik
Pelajar dalam artian yang sebenarnya, entah itu siswa ataupun mahasiswa, yang sedang dalam proses ingin tahu. Merupakan entitas sosial yang memiliki tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat. Kontrol sosial adalah salah satu komitmen seorang pelajar untuk menunjukkan keberadaannya dalam lingkup lokal, regional, maupun nasional.

5 November 2007 mendatang, masyarakat Sulawesi Selatan akan mengadakan pesta demokrasi (Pemilihan Kepala Daerah =Pilkada) yang kali ini dilaksanakan pemilihan secara langsung oleh masyarakat terhadap calon-calon Gubernurnya. Berbagai polemik, issu, komentar, kritikan dan sebagainya muncul, -bahkan dua tahun sebelum pelaksanaan pilkada.

Dari banyak kalangan memandang Pilkada langsung kali ini memiliki banyak kelebihan dan kekurangan, salah satu kelebihannya adalah jikalau dahulu (orde baru) menggunakan metode pemilihan langsung pejabat terpilih tidak memiliki keterikatan politik secara langsung dengan masyarakat. Namun kali ini dilakukan pemilihan langsung oleh masyarakat sehingga tanggung jawab moral Pejabat terpilih langsung kepada masyarakat secara umum. Tetapi timbul pertanyaan bahwa apakah pemilihan kali ini murni melihat kualitas para calon pemimpin, atau masih menggunakan lagu lama (masih terjebak pada etnisitas dan geopolitik)? Inilah salah satu diantara banyak kekurangan pilkada langsung di Sulsel.

Pelajar, sebagai kontrol sosial tentu harus ikut andil dalam pilkada November mendatang. Bukan berpartisipasi dalam politik praktis tentunya. Tetapi terlebih kepada pengejawantahan ide-ide, kritikan, komentar (dsb) terhadap proses pilkada itu sendiri, atau bahkan memberikan penilaian terhadap figur para calon.

Namun sebagai seorang pelajar (yang merupakan pemilih berpendidikan), pendidikan tentulah menjadi topik hangat dalam kaitannya dengan pilkada. Issu pendidikan gratis yang dilontarkan oleh beberapa calon dalam kampanye misalnya, atau kesejahteraan tenaga pendidik atau dan lain sebagainya mengenai pendidikan. Kemudian terlepas dari itu, kebudayaan menjadi topik yang menarik untuk di bicarakan kali ini, dengan melihat kebudayaan masyarakat sulsel yang begitu tinggi dan beragam. Tidak bisa dipungkiri “budaya politik warisan” atau etnisitas dan geopolitik masih mengakar di Sulawesi Selatan. Dua topik ini –Pendidikan dan Kebudayaan− sangat erat kaitannya untuk kita bahas dalam tema “Pelajar Menggugat; peran kritis gerakan pelajar dalam pilkada Sulsel”

Kritis terhadap Issu Pendidikan Gratis
Dalam setiap kampanye, dialog pilkada, diskusi para kandidat, atau forum-forum lain yang me-mobilisasi masa yang menjadi alat kampanye tidak asing di telinga kita lontaran-lontaran Issu pendidikan gratis oleh beberapa calon gubernur dalam pilkada sulsel. Tidak hanya itu peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, memaksimalkan pengalokasian dana pendidikan dan lainnya dalam lingkup Sistem Pendidikan. Entah apakah ini menjadi komitmen dari calon tersebut atau hanya pemanis kampanye belaka.

Pendidikan memang sangat penting bagi sebuah Negara. Bercermin pada Negara tetangga (Malaysia) yang dulunya meminjam tenaga guru dari Indonesia namun sekarang ini sistem pendidikan mereka meningkat pesat yang berimplikasi pada kesejahteraan penduduknya terlebih pada tenaga pendidik (guru dan dosen). Atau ketika melihat bangsa yahudi yang 90% penduduknya berkualifikasi Doktor (jenjang S3), sebuah bangsa kecil yang mampu mempengaruhi dunia.

Maka tak heran ketika para calon cukup antusias menyuarakan pendidikan dalam kampanye mereka. Dalam tulisan ini penulis ingin mengkaji issu pendidikan gratis yang ditawarkan. Jika kita merunut pada UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (pasal 49 ayat 1)

Hal ini sampai sekarang tidak terealisasi, informasi terkini hanya ±6% realisasi dana pendidikan dari APBD di sulsel –sangat jauh dari standar minimal-. Yang menjadi kewajiban (peraturan perundang-undangan) saja belum terealisasi, bagaimana mungkin menjanjikan pendidikan gratis. Ini adalah harapan atau angan-angan? Ibarat bapak rumah tangga yang belum bisa memberikan rumah sebagai tempat tinggal keluarganya tapi menjanjikan mobil sebagai kendaraan sehari-hari. Atau mungkin dengan mencabut subsidi untuk Perguruan Tinggi (dengan memberlakukan BHP) dan mengalokasikan dana tersebut pada jenjang studi dibawahnya. Apakah ini solusi terbaik?. Sekali lagi ini adalah komitmen para calon Gubernur (Cagub) atau hanya pemanis kampanye belaka.

Kalaupun hal ini menjadi komitmen Gubernur mendatang dengan memanfaatkan APBD semaksimal mungkin, hal ini tidak akan maksimal kecuali gubernur terpilih merupakan representatif dari masyarakat Sulawesi Selatan, tapi kenyataannya tidak demikian. Masing-masing figur menggunakan pendekatan etnis dan geopolitik (hal ini akan kita bahas lebih lanjut).
Sementara dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah. Sehingga bagaimanapun kebijakan-kebijakan pemerintahan nantinya akan terhambat dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakannya sendiri.

Masyarakat Sulawesi Selatan dengan keragaman budaya dan tingkat kesejahteraan tantunya akan menjadi alasan pemerintah daerah (tingkat kabupaten/kotamadya) untuk menentukan kebijakannya sendiri. Bisajadi orientasi agama/moral, pendidikan, pembangunan, ketahanan, kesejahteraan dll yang menjadi prioritas. Sehingga bukan sentralisasi kekuasaan yang harus diunggulkan, tapi pendekatan emosional, wibawa, kharisma seorang Gubernur untuk merealisasikan pendidikan gratis tersebut.

Etnisistas dan Geopolitik
Mimpi akan demokrasi yang sehat. Adalah salah satu alasan terwujudnya pemilihan secara langsung oleh masyarakat untuk menentukan kepemimpinan di Indonesia. Kali ini giliran masyarakat Sulsel yang memilih pemimpinnya secara langsung.

Hal ini dipandang positif oleh berbagai kalangan, selain alasan demokrasi pilkada langsung juga dapat mempererat hubungan politik antara calon dan rakyat, berbeda dengan zaman orde baru yang menggunakan metode penunjukan langsung sehingga interaksi politik hanya terjadi antara calon dan massa pendukung.

Pilkada langsung menjadi proses pembelajaran politik bagi rakyat terutama dengan adanya dialog-dialog para kandidat (calon). Hal ini akan meningkatkan kesadaran berpolitik. Bagaimana menilai kualifikasi para calon dalam dialog-dialog tersebut atau mungkin dalam mobilisasi massa, saat itulah masyarakat dapat menilai calon pemimpinnya bukannya menghadiri kampanye hanya dengan alasan untuk mendapatkan baju kaos atau dan lain sebagainya.
Namun dari banyak pengamat juga mengatakan hal ini tidak akan maksimal (masih lagu lama) karena para pemilih tidak menggunakan hak pilihnya secara rasional dengan melihat kualitas para calon, tapi cenderung terikat dengan etnisitas dan geopolitik.

Dari ketiga calon: Azis Qahar Muzakar yang bergandengan dengan Mubyl Handaling[3], HM Amin Syam dengan pasangannya: Mansyur Ramli[4], dan Syahrul Yasin Limpo bersama Agus Arifin Nu’mang[5], dapat kita lihat bahwa figur-figur tersebut merupakan prototipe dari tiga etnis atau kerajaan yang pernah ada di Sulsel. Pendekatan etnis maupun geopolitik dalam pilkada kali ini sangat kental. Syahrul misalnya, yang masih kental dengan etnis makassar dan merupakan keturuan Raja Gowa. Yang tentunya akan mendapatkan dukungan lebih dari masyarakat Gowa. Begitu pula dengan Amin Syam dengan kekuatan etnis kebugisannya yang memiliki kharisma bagi masyarakat Bone dan sekitranya.

Kedua kandidat ini masih satu kepemimpinan di Pemprov Sulawesi Selatan. Begitu banyak sorotan mengenai kinerja kedua pejabat Pemprov ini karena keseringan meninggalkan kantor secara bersamaan dengan alasan dinas luar untuk melaksanakan kunjungan kerja di daerah-daerah. Namun sebenarnya sudah melaksanakan kampanye dini. Termasuk Wapres Yusuf Kalla mengungkapkan kekecewaannya kepada kedua pejabat ini karena dinilai telah melalaikan tugas. Untuk lebih fokus pada pokok permasalahan maka hal ini tidak kita bahas.

Sedikit berbeda dengan kedua saingannya Azis Qahar yang terkenal cool dalam setiap kampanye bahkan tidak ngotot dalam hal pemasangan baliho-baliho dan spanduk di jalan. Namun tidak bisa diremehkan kandidat satu ini mrmiliki kekuatan suara di Luwu tanah kelahirannya dengan bayang-bayang ketokohan ayahnya Qahar Muzakkar[6].

Memang dari ketiga calon yang muncul berasal dari kekuatan partai politik, dalam artian mereka didukung oleh partai. Walaupun keanggotaan partai tidak mengenal adanya batasan etnisitas, agama, daerah, suku dan lain-lain, tetapi kepentingan elit partai melahirkan konflik di internal partai, pengusungan calon hanya melihat popularitas figur-dengan memanfaatkan etnik misalnya-.

Nah kalau seperti ini, dimana letak pendidikan politik bagi rakyat?

Sebagai Penutup: Mobilisasi Massa jangan Dipandang Sebelah Mata
Manusia (baca=individu) sebagai makhluk ciptaan Allah swt, diciptakan dengan potensi untuk berfikir. Dalam setiap fikirnya, individu-individu ini memiliki ragam pendapat. Penilaian terhadap sesuatu menggunakan barometer yang berbeda dengan pendekatan yang berbeda pula. Itulah dinamika kehidupan. Berbeda pendapat itu biasa, namun bagaimana bersikap positif dan saling menghargai, diperlukan.

Pilkada langsung di Sulsel dengan harapan pencapaian demokrasi yang rasional, belum mampu dimaksimalkan oleh masyarakat Sulsel sendiri. Baik bagi pelaku politik (parpol) maupun objek politik (masyarakat itu sendiri). Pilkada langsung di Sulsel kali ini, apakah memiliki banyak kelebihan atau kekurangannya yang berlebih, setiap orang memiliki penilaiannya sendiri. Namun pendidikan politik sangatlah penting bagi rakyat, sehingga hak suara dapat berkualitas.
Ketika beberapa kalangan memandang negatif mobilisasi-mobilisasi massa. Maka penulis menganggap hal ini perlu sebagai pendidikan politik bagi rakyat. Biarlah rakyat yang menilai bagaimana calon pemimpinnya. Apakah konsekuen terhadap pendidikan, ekonomi/kesejahteraan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Atau apakah tukang janji, memanfaatkan fasilitas negara, curi start, anarkis, money politik dan sebagainya. Biar rakyat yang menilai.
___________________________________________________________________

[1] Disampaikan pada diskusi panel “Pelajar Menggugat: Peran Kritis Gerakan Pelajar dalam Pilkada Sulsel” PK TM 3 PW IRM Sulsel 5-12 September 2007
[2] Pj. Ketua Umum PW PII Sulsel periode 2005-2007
[3] Pejabat teras Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulsel
[4] Kepala Balitbang Depdiknas
[5] Ketua DPRD Sulsel
[6] Tokoh Sulsel yang pernah berjuang bersama mantan presiden Soekarno mendirikan Republik