Tampilkan postingan dengan label wacana. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label wacana. Tampilkan semua postingan

Jumat, 20 November 2009

PW PII Evaluasi Pendidikan Gratis

Jumat, 20-11-09 | 20:18


MAKASSAR, FAJAR.co.id -- PENGURUS Wilayah (PW) Pelajar Islam Indonesia (PII) Sulsel, mengkritik program pendidikan gratis milik Pemprov Sulsel. Program ini dianggap tidak memiliki sandaran konsepsi yang jelas bahkan sebatas formalitas belaka.

"Dalam mencapai tataran kebijakan, pendidikan gratis tidak memiliki
syarat yang komprehensif dan kuat. Apalagi mencapai tataran konsepsi tidak ada sama sekali sandaran konsepsinya," kritik Ketua PW PII Sulsel, Nugrah Yatna Utama, saat bertandang ke redaksi Harian Fajar. Nugrah Yatna didampingi Bendahara PW PII Sulsel, Nur Ikhsan.

Menurut Nugrah Yatna, pihaknya telah melakukan telaah kritis terhadap program pendidikan gratis. Ada sejumlah kelemahan yang mereka temukan. Misalnya, perhatian terhadap pendidikan usia dini yang masih kurang, ruang sempit bagi yang kurang mampu untuk lanjut ke pendidikan tinggi. (ram)

Rabu, 11 November 2009

Menjawab Pernyataan John Palinggi terhadap Realitas Obyektif "Impeachment" SBY

Oleh: Nugrah Yatna Utama

Ada beberapa point yang sangat urgen dan seharusnya menjadi kajian strategis kita bersama terhadap tulisan atau pernyataan dari pengamat kepolisian John Palinggi, secara real kami melihat ada beberapa hal yang beliau nyatakan selaku pengamat kepolisian :
a. adanya upaya mendiskretkan atau mendegradasikan presiden SBY atau "impeachment" terhadap SBY.
b. adalah SBY dituduh telah melakukan intervensi langsung terhadap penyelesaian skandal ini, walaupun telah di bentuk TPF (Tim 8).

Kalau orang yang terperangkap pada informasi ini tanpa menganalisisnya lebih mendalam ditambah lagi "hipotesa" yang keluar dari pengamat jelas dia akan sependapat dengan hal ini, akan tetapi bagi saya secara pribadi banyak kejanggalan-kejanggalan yang timbul setelah skandal ini muncul terkhusus pada pernyataan-pernyataan yang di keluarkan oleh bapak John Palinggi.

Pertama adanya upaya mendiskretkan atau mendagradasi SBY terkhusus terhadap posisi dan jabatannya selaku presiden RI apalagi hal ini di akibatkan beberapa orang yang tidak puas terhadap hasil Pemilu yang menempatkan SBY sebagai pemenang mutlak, ini pernyataan provokatif dan menggiring opini masyarakat untuk tidak berpikir kritis terhadap problematika yang muncul. Analisis saya terhadap kasus ini dengan memakai logika pembanding bahwa tidak semua yang muncul terkhsus skandal ini sebagai upaya "impeachment" terhadap SBY, akan tetapi lebih real lagi bahwa disinilah mulai terbuka borok-borok(skandal) yang di tutupi oleh KPK dan permainan curang dan licik dari anggoro dan anggodo sehingga inti dari itu semua adalah menjaga kepentingan SBY yang sangat banyak apalagi saking banyaknya kepentingan ini timbul kontraproduktif di dalam implementasinya termasuk peran-peran mis-job dari KPK dan Anggodo yang seharusnya bagi SBY itu tidak akan terjadi apalagi menggangu eksistensi tendensinya di Indonesia, saya melihat sekarang bahwa SBY harap-harap cemas semoga kasus ini tidak terus bergulir dan melebarkan sayap penyelidikannya sehingga dia membentuk tim "independen" untuk mengkaburkan isu ini terkhusus yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri, SBY sangat cerdas sebelum oposisi merangsek dan mengkritisi kebijakannya, di dekati dan diberikan posisi strategis, partai yang notabenenya berpeluang menjadi oposisi pun di goyang dan di susupi sehingga menjadi lunak dan menjadi pengikut setia, permainan SBY memang cantik dan ciamik, saya berani bertaruh kenapa tidak ada yang berani menyelidiki nama2 yang di sebutkan di hasil sadap pembicaraan anggodo dan beberapa orang,termasuk bapak SBY kok yang lain dipaksakan untuk diselidiki sedangkan yang lain tidak, kan yang timbul ketidakadilan terhadap penyelidikan skandal ini, apalagi KPK juga terkesan tebang pilih terhadap penyelesaian beberapa kasus,belum lagi si licik Anggodo/Anggoro yang begitu mudahnya mengobok-obok supremasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Kedua tentang intervensi yang dilakukan SBY terhadap skandal ini, sudah sangat jelas secara kasat mata konspirasi yang dilakukan sangat vulgar di perlihatkan, terkhusus dengan membnetuk lembaga independen TPF itu sendiri, sampai hari ini untuk berbicara tentang nilai independensi di Indonesia sangat susah bahkan tidak berlaku, apalagi jika kita ingin berbicara tentang sebuah idealisme, TPF itu sendiri tidak bisa kita nafikkan sebagai tim khusus yang memang hasil karya tangan SBY itu sendiri,orang berbeda, walaupun sang ketua tim adnan buyung nasution berkali-kali mengklarifikasi di media bahwa mereka adalah tim independen,tapi walaupun di tutupi yang namanya bangkai akan tercium juga, bagi orang yang berpikir kritis dan realis, sekarang kalau kita melihat pola kerja yang di lakukan oleh TPF adalah polarisasi kerja subyektif, tekanan-tekanan yang mereka lakukan serta pernyataan-pernyataan mereka terkesan seperti ada yang di sembunyikan terkhusus bagi si empunya yang membuat tim ini, tak bisa saya bayangkan jika tim ini dibuat untuk menjaga pamor penguasa dan kepentingannya, Polisi, kejaksaan, KPK, anggodo dan anggoro hanya wayang saja yang memang di angkat dan dimainkan demi kepentingan dalangnya, sangat menarik….

Hari ini kan dalangnya juga sangat ketakutan jika rahasianya terbuka ke publik luas sehingga sang dalang memakai alur cerita yang lain dengan seolah-olah beliau di dzalimi atau impeachment, melankolis politik, aplikatif dan implementasi kebijakan pemerintah lebih banyak saya lihat dalam kinerja bapak SBY dari jilid I yang kemarin sama saja, kalaupun bapak john palinggi menyampaikan dalam pernyataannya bahwa salah satu contoh tidak ada intervensi SBY adalah besan SBY saja di penjarakan, kenapa saya skeptis dan menganggap pernyataan bapak terlalu normatif dan subyektif, pendapat saya bahwa memang sengaja besannya masuk penjara karena memang digunakan untuk menjaga politik pencitraan dan kredibilitas penguasa itu sendiri apalagi kemarin ini kan sangat relevan dengan jargon politik partainya intinya adalah sikat KKN tanpa pandang bulu, mau besan kek, mau saudara kek, kan sudah terbukti dan teruji, berani-beraninya mengklaim sesuatu yang masih menjadi disapora wacana saat itu sehingga saya mengasumsikan pernyataan partai tersebut sebuah klaim untuk klien (penguasa), seharusnya sebagai masyarakat Indonesia saat ini kita harus cerdas dan kritis melihat kondisi di sekitar kita karena nilai kebenaran di nusantara ini perlahan-lahan mencapai titik nadir dan tertinggal hingga meninggal(mati), di Bangsa ini tidak ada kebenaran yang absolute dan mutlak yang memang sebenar-benarnya kebenaran, yang ada adalah sebenar-benarnya kebenaran demi mencapai kepentingan yang sangat tendensius, kekuasaan sangat berpotensi untuk korup (KKN). Wallahu`alam bishawab…….


Senin, 02 November 2009

Teror Sistematis Al-Aqsho oleh Zionis Israel La`natullah


Oleh: Nugrah Yatna Utama

Sudah sangat jelas di dalam Al-Qur`an tentang perangai, perilaku dan sifat buruk kaum Israil,kaum pembangkang terhadap Allah,kaum bengis dan haus darah,kaum sumber malapetaka dan masalah di muka bumi ini dan terkhusus hari ini,adalah bangsa Israel adalah bangsa yang harus bertanggung jawab terhadap penistaan dan penjajahan terhadap bumi para nabi dan negara Palestina, merekalah musuh abadi umat Islam dan dengan janji Allah pula dalam kitab sucinya,umat ini akan menghancurkan mereka,insya Allah.

Belum hilang dari ingatan kita saat beberapa bulan yang lalu tentang pembantaian di Gaza dan termutakhir tentang agresi dan ekspansi mereka ke masjid suci Al-Aqsho yang terus berlangsung hingga tulisan ini kami terbitkan menurut Anggota parlemen Palestina Jamal al Khudry, yang juga ketua Komite Rakyat Anti Blokade, mengatakan bahwa berulangnya penyerbuan masjid Al-Aqsha bukan merupakan upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok ekstremis Yahudi, tetapi kebijakan sistematis yang diprogram memiliki tujuan dari pemerintah Zionis untuk melakukan yahudisasi al Quds dan melenyapkan fitur-fitur Arab dan Islam di sana.


Khudry mengatakan, "Serangan ini menuntut persatuan Palestina mengatasi perbedaan dan berbaris kokoh mendukung pembelaan al Quds dan masjid Al-Aqsha."Dia melanjutkan, "Yang paling berbahaya dari apa yang dapat diteropong adalah bahwa agresi ini adalah bagian dari lingkaran yang terus-menerus, sebagai pelaksanaan kebijakan yahudisasi terhadap kota al Quds (masjid Al-Aqsho) yang diadopsi pemerintahan penjajah Israel."

Khudry menegaskan kebijakan berbahaya ini harus dihadapi melalui program-program komprehensif. Yang memerlukan upaya kombinasi Arab dan Islam di level pemerintah, lembaga-lembaga dan rakyat dengan usaha rakyat Palestina untuk menghadapi bahaya ini. Dia menegaskan bahwa warga Palestina dalam dan al Quds hari ini sebagai orang terdepan mengemban tugas membela Al-Aqsha dengan telanjang dada. Dia menyerukan perlunya dukungan kepada mereka melalui berbagai cara.

Ia mengimbau kepada pada pejabat di Arab dan dunia Islam; bekerja untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam menghadapi bahaya besar yang mengancam eksistensi masjid Al-Aqsho dan masa depan mereka di al Quds. sekarang tugas kita semua yang mengaku Allah rabbnya dan Muhammad nabi dan rasulnya,untuk menjawab panggilan ini dengan tindak lanjut yang memungkinkan untuk kita mempertahankan Al-Aqsho dan membantu saudara-saudara kita dari rongrongan bangsa kafir yahudi-israel-zionis La`natullah cucu dari kera dan babi,mari saudaraku sesama muslim......... Allahu Akbar....... Allahu Akbar...... Allahu Akbar..... !!!!!

Sabtu, 30 Mei 2009

PII antara Heroisme Masa Lalu dan Realitasnya Masa Kini

Oleh : Zulkifli Hasibuan[1]

Tulisan ini dibuat pada tanggal 12 Juli 2008 di Makasar. Tulisan yang berjudul “PII antara Heroisme Masa Lalu dan Realitas Masa Kini” telah memalui finishing mancoba untuk dihidangkan di hadapan kawan-kawan seluruh Indonesia. Dan terpenting semoga kita bisa mengambil hikmah di setiap apa yang kita lalui termasuk ketika kita aktif di PII. Selamat menikmati.

Kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam bagi segenap rakyat Indonesia dan umat manusia adalah ekspresi optimisme PII akan tewujudnya masyarakat yang Islami dimuka bumi. Hal ini merupakan keyakinan PII akan terwujutnya masyarakat berperadaban yang dibentuk melalui proses pendidikan tersebut. Membangun masyarakat peradaban sejatinya adalah membentuk manusia yang berilmu pengetahuan alias manusia beradab. Proses pendidikan PII tidak sekedar menciptakan manusia sosial tetapi berorientasi pada nilai-nilai Islam sedangkan tujuan pendidikan menurut islam menciptakan manusia yang baik atau manusia terpelajar. Syed Muhammad Naquib Al-Attas seorang pemikir kontemporer muslim mendefenisikan manusia terpelajar adalah orang baik, dan baik yang dimaksud di sini adalah adab dalam arti yang menyeluruh yang meliputi spiritual dan material seseorang, yang berusaha menanamkan kualitas kebaikan yang diterimanya. Oleh karena itu maka orang yang benar-benar terpelajar menurut perspektif Islam didefenisikan al-attas sebagai orang yang beradab.

Dalam konsep kaderisasi PII, kader diproyeksikan mampu men-transformasi-kan idealita PII dengan jalan terlibat secara aktif dalam menjawab tantangan dan memecahkan problematika yang dihadapi oleh organisasi, bangsa Indonesia, dan umat manusia. PII mencoba mendesain kader yang pada hakekatnya disiapkan untuk mengemban tugas masa depan dengan kemampuan, kualitas dan kualifikasi tertentu. Kader merupakan kekuatan inti organisasi dan umat Islam untuk menjadi pelopor, penggerak dan penjaga misi perjuangan guna mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil Aalamin. Idealitas kader merupakan konseptualisasi dan kristalisasi dan pemahaman tentang konsepsi manusia dan tujuannya (baca : Khittah perjuangan)

Diakui apa tidak eksistemsi PII tidak bias dipisahkan dengan pergolakan politik dan kondisi sosiohistoris bangsa ini. Abdul Qadir Jaelani dalam tulisannya yang berjudul “Peranan Pelajar Islam Indonesia dalam Orde Baru dan Latar Belakang Sistem Trainingnya” mengatakan bahwa keterlibatan dan pertisipasi Pelajar Islam Indonesia (PII) di dalam kebangkitan orde baru adalah sangat besar dan penting. Peranan itu bukan saja lahir disaat-saat gagal diruntuhkannya G 30 S/PKI tahun 1965, tetapi jauh sebelum kudeta komunis itu, yaitu semenjak oerde lama yang otoriter dan komunistis berdiri. Tahun 1950-an PII bersama rakyat melahirkan gerakan sparatisme sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap kepemimpinan soekarno. Belum lagi ketika pamor soekarno turun pasca mundurnya Hatta sebagai wakil presiden, untuk mengembalikan pamor itu Soekarno mengunakan cara yang dictator. Sedangkan Demokrasi terpimpin dinilai merupakan eufimisme (bahasa halus) dari absolutisme kekuasaan, yang kemudian dipertegas dengan pengangkatan sebagai presiden seumur hidup. Tidak kalah menarik ketika Souharto memimpin bangsa ini, diskriminasi terhadap kelompok idiologi mayoritas mewarnai kepemimpinannya. Abdul Azis Thaba mencatat ada lebih kurang tujuhkebijakan Soeharto yang tidak berpihak kepada Umat Islam, menurut Alwi Alatas dan Fifrida Deliyanti salah satunya adalah kebijakan tentang pelarangan berjilbab bagi pelajar putrid, 1982-1991. Kondisi politik pada massa orde baru sangan hegemonic, tidak bisa kita bayangkan bagaimana heroisme pemerintah ketika jilbab mulai menyebar kesekolah-sekolah, budaya militerisme yang sangat kuat, dan kristenisasi yang ekspansif. Sementara eksprasi-eksprasi penolakan dan perlawanan PII terhadap hegemoni Negara dan pemerintah lahir tiap waktu dan mulai redup pasca tumbangnya rezim orde baru yang telah memimpin selama 32 tahun.

Kondisi eksternal dan hadapan nyata PII, 1950-1998 ini menjelaskan makna insplisit tentang kontribusi positif PII dalam sejarah bangsa ini. Apakah gerangan yang mendorong PII untuk dapat tampil manjadi subyek didalam kebangkitan orde baru? Apakah karena faktor-faktor lingkungan semata atau memang ada kesadaran ideologis yang ditanamkan selama bertahun-tahun didalam latihan-latihan yang dimilikioleh PII? Secara subyektif faktor-faktor lingkungan memang sangat mempengaruhi penampilan PII didalam sejarah itu, tetapi lebih besar pengaruh itu disebabkan oleh faktor-faktor sistem trening yang dimilikinya dan implikasi proses transformasi nilai-nilai idealitas PII tersebut.

Pasca tahun 1998 dimana Soeharto tumbang dan masyarakat ‘Merdeka’ tidak ketinggalan entitas kecil dari umat islam yaitu PII-pun merasakan kemerdekaan dalam mengembangkan sayapnya. Kondisi polotik ini berimplikasi juga terhadap dinamika internal ditubuh PII. PII yang lahir untuk umat ini seolah kehilangan jejak, kehilangan orientasi, dan buta terhadap ‘rival’ yang menjadi hadapan relitasnya. Kondisi PII tahun 1966-1998, selalu muncul dipermukaan untuk menyelesaikan realitas sosial dikalangan pelajar. Kalau embrio PII oleh Yusdi Ghojali dimunculkan atas dasar dikotominasi pendidikan dan diakhirnya melahirkan PII sampai akhir ini, maka kita oatut merefleksikan eksistensi kita sebagai kaderdan sebagai bagian dari sistem yang memproduksi kakrakter kita, karena kondisi kita relative lebih nyaman, dan dalam kondisi ini juga kita dapat pernah merasakan bagaimana tersiksanya diintimidasi, diinterogasi, dibunuh ruang kreativitasnya, atau lain-lain yang bersifat hegemonik, dan bahkan kita tidak pernah merasakan terpanggil untuk merespon problematika umat ini, atau bias saja hari ini kita berada dititik kronis bahwa kita dan PII sedang mencari jati diri kita kembali. Kita tidak pernah sedikitpun untuk merespon masalah-masalah keummatan, kita juga tidak punya data tentang kondisi pelajar kontemporer, atau bahkan kita tidak pernah tahu seperti apa wajah struktur kita, dan bagai mana implementasi kaderisasi kita. Anis Matta dalam buku menikmati demokrasi mengatakan kita tidak akan pernah menang ketika analisa kekuatan kita dibacaan terhadap kondisi lawan tidak jelas. Kita terlebih dahulu menjustifikasi kita menang tanpa mengetahui seberapa besarnya kekuatan rival yang akan kita lawan, dan sering kita pesimis tanpa alas an padahal kita jauh lebih memiliki kekuatan dari pada lawan kita.

Kita coba melihat kembali bentukan kader masa lalu, kita bias menemukan Ibrahim Zarkasi yang menjadi salah satu presidium Kongres I umat Islam yang melahirkan panca cita (baca : Djayadi Hanan, 2005), kita bias melihat sosok Muh. Rum, M. Natsir, Abdul Kahar Mudzakar, dan lain-lain yang memang mereka tidak pernah berkecimpung secara structural tetapi mereka secara tidak langsung berinfiltrasi dalan konsepsi yang membentuk karakter kader PII. Tetapi satu yang harus kita sadari bahwa mereka lahir ketika kondisi bangsa ini tidak senyaman hari ini, mereka lahir ketika realitas sosial waktu itu membutuhkan aluran tangan mereka. Berarti bahwa kepemimpinan personal mereka diakui atasdasar perjuangan mereka dalam kondisi yang serba hegemonik. Bagaimana dengan kita hari ini?

Dengan realitas ini, sepertinya kita butuh peninjauan konsepsi kaderisasi tentang sifat kader yang melekat dalam setiap proses kaderisasi yang dilalui oleh kader. Kita mencoba tidak particular melihat setiap implikasi yang muncul dipermukaan tetapi menatapnya secara konferehensif dan mengkaji kausalitasnya. Degradasi kualitas kader ini kita tarik kepada suatu yang melatar belakangi semua ini muncul, dalam konteks ini kita akan melihat seperti apa PII memandang. Ada beberapa sifat kader PII dalam kaca mata konsep kaderisasi PII :

1. muslim, dalam arti memiliki sifat ketundukan hanya kepada Allah dalam arti konsepsi dan cara pandang, sikap, dan aktualisasi berada dalam garis bimbingan oleh ridha Allah.
2. Cendekia dalam arti meneladani sifat fathonah nabi, sehingga memiliki wawasan dan antisipasi yang luas serta kerangka metodologi yang kuat sehingga dapat menagkap dan memahami kebenaran, mengkonsetualisasi dan mengaktualisasikannya secara konferehensif, cendikia berarti kader PII akan mampu memahami Islam berbagai hal dengan dinamis.
3. Kepemimpinan berarti memiliki sikap dan kemampuan sebagai seorang pemimpin yang berani dan bertanggung jawab, yang mampu mengambil keputusan secara tepat dan mengelola potensi lingkungannya menjadi suatu yang bernilai sebagai aktualisasi kekhalifahannya.

Diatas adalah idealitas konsepsi tentang sifat kader, bagaimana dengan realitasnya? Pada tataran Implementasi praksis kita coba menggunakan pendekatan rekayasa sosial bahwa realitas hari ini akan kita sesuaikan menuju idealitas konsepsi, ataukah idealitas ini yang harus mengikuti kondisi realitas yang ada sehingga akan ada banyak dialog untuk mengsingkronkan. Tetapi sebelum itu butuh dijawab bahwa sudahkan semua menjadi ruh gerakan dan dipahami oleh seluruh kader? Kalau belum, kita perlu bijak melihat seluruh konsepsi yang dibangun untuk PII kemarin, hari ini, dan esok.

Dinamika berpikir dan ruang presepsi di PII sangat terbuka lebar, satu sisi ini positif dalam logika proses, tetapi sisi yang lain kita akan susah melakukan lompatan gerak yang sama, sehingga kita sangat substansial. Skil manajemen akan menjadi satu bagian penting untuk menarik gerakan kita pada level efektifitas dan efesiensi, karena kalau tidak kita akan cenderung superficial dalam berbagai hal dan pada akhirnya nanti kita akan meninggalkan sesuatu yang mendasar yang akan kitya perjuangkan.

Dalam berbagai hal realitas internal kader sangat multikultur, yang mudah diukur secara fisik adalah spesifik terkait karakter dan latar belakang normatifnya. Tetapi kita harus mencoba melihat titik kesamaan yang akan mengantarkan kita pada cita-cita ta’dib. Dan hari ini tahapan kita sudah tidak lagi meninjau kembali heterogenitas yang ada tetapi kembali kesesuatu yang sangat mendasaar yaitu kesamaan visi gerak, dan arah tujuan yang bermuara pada konstruksi peradaban, kalau memang gerakan kita ini diakui demikian.

Dengan berbagai konsepsi diatas kita perlu me- reoreantasi garakan kita ditingkat regional dan lokalitas kita hari ini, pekerjaan rumah kita terlalu banyak untuk umur biologis yang dimiliki kader hari ini; mulai dari proses dialektika kebijakan dengan realitas internal-eksternal, up grade kualitas personal dan struktur, responsibilitas sosial yang tentunya sesuai dengan garapan PII, serta penyiapan lapis. Beberapa tatapan diatas berharap akan menghilangkan pretensi terhadap kinerja setiap kader distuktural karena ruang waktu sangat sempit untuk waktu dialogis sehingga sangat mungkin ada langkah solutipfyang mengamini sebuah dinamika organisasi, dan dalam kondisi ini kalau boleh mengutip katanya Ruslan Ismail Mage ‘hari ini kita butuh kedewasaan intelektual bukan kesombongan intelektual’ bahwa para digma intelektual yang membungkus pikiran kita digunakan untuk hal-hal yang produktif dalam kerangka pragmatisme. Salah satu langkah solutif untuk realitas internal hari ini adalah refungsionalisasi setiap pos penting di struktur.

Karena kita adalah kelompok sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mengemban amanah kesejahteraan untuk melakukan perubahan dalam membangun dan menata peradaban dan kita adalah subyek peradaban. Karena kita (kader) adalah merupakan generasi penerus bangsa dan lahir dan tumbuh berkembang dalam lingkungan kaum terpelajar dan terdidik, lingkungan yang kondusif dan ilmiah maka dengan kedewasaan berstruktur dan latar belakang intelektual kita akan menatap PII sebagai bagian yang utuh dengan konsepsi kaderisasinya, latar belakang historisnya, bentukan karakter kadernya, dan cita-cita peradaban yang mau dibangun.
Wallahu ‘alam

[1] Ketua PK PPQ 2003, KaBid Kaderisasi PD PII Serge 04/05, Ketum PD PII Serge 05/06

Jumat, 07 November 2008

Perjuangan Belum Selesai Saudara……… (Realitas menyikapi pengesahan UUP, serta mengkritisi aksi Provinsi Sulsel yang menolak UUP)

oleh: Nugrah Yatna utama

UUP telah di sahkan dengan wajah yang berseri-seri dan sumringah para pendukung UUP tersebut bersemangat menyambutnya dengan penuh suka cita,Alhamdulillah…..apakah cuma sampai di situ perjuangan kita (PII) dalam mengawal moralitas bangsa dan pelajar Indonesia, cukup perjuangan kita bukan hanya saat di DPR sana mengetuk palu tanda di sahkan UUP,sudah selesailah perjuangan kita………….

Sadarlah dari euphoria pengesahan UUP, tugas kita malah semakin berat setelah di sahkan undang-undang ini.kenapa semakin berat proses ini tidak hanya terhenti pada pengesahan undang-undang ini, tapi lebih dari itu semua, apalagi PII sebagai slah satu motor penggerak dalam menyokong UUP mulai dari awal hingga akhirnya disahkan, proses hokum Negara kita yang memperbolehkan Judicial Review ke Mahkamah Agung untuk mengutak atik Undang-undang ini kembali, masih banyaknya beberapa daerah yang menolak UU ini, terkhusus dan yang lebih penting adalah kembali kepada kita yang notabenenya mendukung dan motor penggerak dalam memperjuangkan undang-undang ini.sehingga dapat mengakibatkan counter efek yang berat kepada kita semua, jangan sampai malah kita sendiri yang menjadi pelaku dan penikmat porno,Naudzubillah…..sehingga timbul ketidak percayaan kepada kita dari masyarakat itu sendiri, sehingga tugas sekarang kita yang amat penting adalah menjaga proses UU ini sampai taraf sosialisasi dan implementasinya di masyarakat,sehingga jadilah kader umat yang baik tindakan dan perilaku dapat mencermikan bahwa kita adalah orang yang berpikir dan berjiwa positif serta konsisten,karena kita dikenal Karena konsistensi kita, yakinlah perjuangan dan dakwah tidak ada yang mudah, sehingga yakinlah ALLAH BERSAMA KITA………..Insya Allah.

Tapi yang sangat mengherankan kembali meyinggung UUP ini, serambi madinah menolak???? Aduhai alangkah lucunya…..,saat saya menonton salah satu siaran berita TV yang menginformasikan tentang beberapa provinsi yang menolak UUP adalah Sulawesi Selatan salah satunya,jelas selaku orang yang tinggal di Sulawesi Selatan tepatnya di kota Makassar saya jadi heran dan bingung,apakah sebobrok itukah daerah saya ini hingga menolaknya,memang tidak patut kita menjustifikasi bahwa UU ini yang paling dan sangat baik untuk bangsa kita ini,akan tetapi tidak pernah pula terlintas dalam pikiran saya bahwa ternyata wilayah yang mengukirkan namanya sebagai serambi madinah menolak hal positif untuk kemajuan dan penjunjungan nilai moralitas bangsa ini.lihat saja saudara kita serambi mekkah yang mendukungnya,memang tidak adil dan sangat provokatif jika saya mengatakan bahwa Negara kita ini,Negara islam,tapi paling tidak kita pahamilah sendiri terhadap wilayah kita sendiri.budaya Bugis-Makassar banyak mengadopsi hukum Islam,dengan motto syara`, islam dan warga Sulsel yang muslim tidak akan bisa di pisahkan sudah mendarah daging,sehingga sangat wajar jika kami berekspresi seperti itu,mudah-mudahan Allah tidak menurunkan azab terhadap wilayah kita ini karena jika pada suatu daerah atau wilayah tidak ada kebaikan di dalamnya maka tunggulah azab Allah yang amat pedih akan datang,semoga tulisan ini disikapi dengan positif oleh para pemimpin dan merasa pemimpin di dalam provinsi ini,dikarenakan kami sangat malu sebagai warga Sulsel jika tidak ada dukungan terhadap nilai positif itu sendiri,semoga kita semua sadar akan tanggung jawab kita sebagai umat islam,semoga ada ratifikasi dan klarifikasi dari pemimpin wilayah ini terhadap penyikapannya kepada UUP.semoga saja Allah memberikan dan menguatkan Islam ini terhadap kita sehingga kita dapat mengimplementasikannya secara kaffah……

Teruskan perjuangan Kader PII di Seluruh Indonesia dalam mengawal dan menjaga nilai-nilai islam dengan tetap berpegang teguh kepada Ajaran Islam yang hak,

“karena itu,ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu (dengan memberikan rahmat dan pengampunan).Dan bersyukurlah kepada-Ku,serta jangan ingkar (pada nikmat-Ku)” (Al-Baqarah:152)

Jumat, 31 Oktober 2008

DILEMA UU APP, SIKAP (TER)PELAJAR MERESPON PRO-KONTRA UU APP

Oleh: Nugrah Yatna Utama*

Fenomena salaf dan khalaf terkhusus yang terjadi pada sebuah penyimpangan “moral” yang orang zaman sekarang ini mengatakannya dengan kata-kata yang agak sensitif untuk didengar “porno” baik segara grafis maupun aksi, terkhusus lagi yang terjadi pada Bangsa kita RI tercinta ini, hingga hari ini pornografi dan pornoaksi yang terjadi pada negeri kita tercinta ini tidak perlu kita hitung banyaknya, mulai dari A-Z hal tersebut terjadi di negeri kita ini, tak terkecuali mulai daerah yang religius hingga yang?????

Mungkin sudah menjadi trend di negeri kita ini hal tersebut terjadi, heran juga???? Kenapa tindakan-tindakan negatife tersebut sering di lakukan, atau mungkin karena (maaf) enak ya…tindakan tersebut di lakukan berulang-ulang kali tanpa tedeng aling-aling, yang lebih mengherankan para pejabat-pejabat kita, para pemimpin kita mempratekkan tanpa malu-malu di depan khalayak ramai, wallahu`alam hingga hari ini saya tidak yakin sebagian kecil seperti itu, mungkin karena kurang di ekspos ya….

Jadi ??? bagaimana kita ini selaku orang kecil yang bukan mengambil kebijakan terhadap bangsa ini, apakah kita mau tinggal diam saja, atau cuek saja atau anda sendiri yang menjawab tindakan anda sendiri……
Kalaulah boleh saya mengusulkan kepada saudara-saudara saya untuk bersikap lebih terpelajar menyikapi hal ini walaupun nota benenya ada sebagian kecil diantara kita yang belum menempuh jenjang pendidikan (terpelajar), mungkin biaya yang terlampau mahal dan diskriminasi pendidikan yang sangat berlebihan di negeri kita ini (kayanya kembali ke zaman kolonialisme dulu). Tapi tidak ada masalah bagi saya, yang penting niat untuk belajar masih ada diantara kita semua,oke….
Sikap kita harusnya merespon secara positif terhadap permasalahan bangsa ini, dan mengajukan sebuah solusi yang baik, apalagi pemerintah kita sekarang lebih paham terhadap permasalahan moralitas bangsa ini sehingga mengajukan RUU APP, mungkin sudah malu (kenapa tidak dari dulu) katanya bangsa timur yang sangat menjunjung nilai-nilai moralitas bukan kebinatangan, atau semakin tingginya dekadensi moral bangsa ini terkhusus bagi kaum mudanya sehingga baru sekarang akan di pikirkan dan mensahkan UU tentang tindakan negatife tersebut, walaupun saya berpikir dan merenungi kenapa tidak dari dulu, memang kita bangsa yang lebih suka mengobati di bandingkan mencegah, tapi tak ada gading yang tak retak, semua punya khilaf karena sesungguhnya kita hanya hamba yang lemah,nah….walaupun terlambat kebijakan DPR RI tesebut sudah patut di acungi jempol kalau bukan kita yang mendukung hal tersebut jadi siapa lagi, apakah para penyembah nafsu kebinatangan tersebut??? Kita harusnya bersyukur mungkin saja UU ini menjadi solusi terhadap permasalahan moralitas bangsa ini. Mngkin saja bangsa ini perlu di purifikasi tatanannya sehingga dapat menjadi bangsa yang tidak hanya berdaulat tapi beradab yang tidak biadab.
Hanya orang-orang yang tidak bermoral saja yang menolak UU ini dengan berbagai alas an seperti alasan SARA yang nonsenses mungkin mereka yang mau bikin konflik SARA lagi, wahai cepat-cepat instropeksi tobat mungkin anda-anda semua sudah di rasuki setan…hingga berpikir kesetanan yang kelewat batas…mungkin saja……
Yang cukup mengherankan dan ternyata inilah sebuah realitas yang menolak UU tersebut adalah orang-orng abnormal dan jauh dari agamanya masing-masing, mulai dari waria-waria yang gamang, artis nggak beres,seniman dan budayawan gokil, sampai tokoh-tokoh masyarakat yang nggak jelas orientasinya yang terjadi pada beberapa daerah, setiap hal punya tendensi tidak terkecuali dengan orang-orang yang pro-kontra terhadap UU ini, tapi jika tendensi itu memberikan kebaikan kepada bangsa ini kenapa mesti kita biarkan berjalan pincang tanpa ada yang menyokong dan membantunya, sudah salahlah orang –orang yang menyatakan bahwa UU ini akan mengebiri bahkan mengimpotenkan nilai-nilai budaya daerah mereka masing-masing, makanya kalau kaji draft jangan draft yang pertama saja, setelah ada masukan-masukan maka draft kedua lahir yang membatasi penggunaan UU pada tataran budaya pada sautu daerah atau wilayah, jadi kenapa mesti kita menolak jika hal ini merupakan harapan terhadap pemecahan masalah moralitas bangsa ini, orang yang berpikir untuk perut dan di bawah peruntnya sama seperti apa yang keluar dari perut dan di bawah perutnya…….
Ayo……………….Mari………………………Kita dukung UU APP………………..



*Ketua Umum Pengurus Wilayah PII Sulsel 2008-2010

Kamis, 12 Juni 2008

Kapolri: AKKBB Sendiri yang Cari Masalah

Eramuslim Kamis, 12 Jun 08 19:31 WIB

Insiden bentrokan antara Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) menjadisalah satupembahasan antara Komisi III DPR kepada Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/6).

Kapolri Jenderal Sutanto mengatakan, jika saja pada 1 Juni lalu, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) mengikuti rute yang sudah disepakati, maka insiden tersebut tidak akan terjadi. Rute yang seharusnya dilalui AKKBB, jelas dia, Gambir-Kedubes AS-Air Mancur-BI-Thamrin-HI. Di lokasi tersebut sudah ditempatkan sekitar 400 personel.

"Rute-rute tersebut sudah diamankan, tapi AKKBB tidak menepati janji. Kalau menepati rute mereka, pasti tidak akan terjadi (bentrokan). Kalau polisi dibilang tidak siap, tidak tepat. Mereka (AKKBB) sendiri yang cari masalah, " ujar Kapolri menjawab pertanyaan anggota Dewan.

Ketika itu, pihak kepolisian sendiri menurunkan sekitar 10.000 hingga 14.000 orang. Sementara jumlah massa yang melakukan aksi pada saat itu 6.000 orang ada berbagai macam kegiatan yakni ada unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM dan peringatan hari lahir Pancasila.

Kapolri juga mengatakan agar masyarakat turut aktif mencegah terjadinya tindak kekerasan. "Kita harus menyikapi situasi dengan jernih dan arif. Jangan sampai terjadi tindakan kekerasan dan jatuh korban, " pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Adang Firman juga menegaskan, sebelum terjadinya Insiden Monas, pihaknya sudah mengingatkan berkali-kali untuk tidak melakukan kegiatan pada hari itu, karena sudah cukup banyak yang melakukan kegiatan.

"Kata siapa tidak diingatkan, sudah berkali-kali kita ingat untuk tidak melakukan kegiatan di hari Minggu, jadi tolong jangan di bolak-balik, " tegasnya.

Kapolda mengatakan, pihaknya sudah memintai keterangan untuk mengklarifikasi hal perizinan itu, salah satunya dengan memanggil penanggung jawabnya.

Setelah SKB tiga menteri diterbitkan, pihak pendukung Ahmadiyah berencana melakukan aksi besar-besaran menolak kebijakan tersebut.

Ia mempersilakan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk berdemontrasi menolak SKB, namun dia mengingatkan jangan anarkistis.

"Kalau mau demo ya silakan saja sejauh tidak anarkis. Tapi kalau Anarkis kita akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, " ujarnya

Adang menilai memang setiap sebuah keputusan keluar, selalu saja ada pihak yang puas dan tidak puas. "Tapi kami di kepolisian akan melakukan antisipasi secara kontinyu, " pungkasnya. (novel)